"Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah saw. berkata, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."
Oleh: Teti Rostika
Ibu Rumah Tangga Pegiat Literasi
NarasiPost.Com-Sungguh sangat menyayat hati saat membaca berita bahwa kekayaan para pejabat penyelenggara negara meningkat dimasa pandemi, sedangkan kondisi rakyatnya semakin sekarat. Sebagaimana dilansir di www.cnnindonesia.com (07/09/2021) KPK mengungkap 70,3% harta pejabat negara meningkat selama pandemi.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi rakyat. Di manakah hati nurani para pejabat negara saat rakyat kesulitan bekerja karena banyak pabrik dan perusahaan yang memberhentikannya, para penjual kaki lima tidak bisa bertransaksi dengan optimal akibat diberlakukannya aturan PSBB dan PPKM. Bahkan, saat penjual kaki lima tetap nekat berjualan dan tidak mematuhi aturan mereka, tak segan diberi denda. Tak jarang, barang dagangan mereka pun raib disita petugas.
Selain itu, kita dapati juga penanganan negara dalam menyelesaikan pandemi sungguh sangat minim dan terkesan setengah hati. Rakyat yang terpapar Covid-19 tidak mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitasnya yang memadai. Rumah sakit ada yang sampai menutup IGD, karena ketersediaan tempat tidur pasien penuh. Bahkan, terpaksa mereka harus tidur di dalam tenda (www.bbc.com, 4/07/2021). Masyarakat yang melakukan isolasi mandiri pun tidak semua mendapat bantuan. Bahkan, ada yang sampai meninggal saat melakukan isolasi mandiri. (www.egapolitan.kompas.com, 23/07/2021)
Sungguh tidak elok jika pejabat negara bertumpuk harta sedangkan rakyat menderita. Sistem kapitalisme yang diusung oleh negeri ini telah membuat para penguasa kehilangan rasa empati dan rasa mengayomi. Hal ini terjadi, karena sistem kapitalisme meniscayakan bahwa negara harus minim andil dalam melayani kesehatan dan pendidikan rakyatnya. Bahkan, dalam masalah ekonomi, hubungan negara dan rakyat layaknya penjual dan pembeli. Kesejahteraan rakyat pun diabaikan. Rakyat terus dimintai pajak sebagai sumber pemasukan negara. Sedangkan, sumber daya alam sumber kesejahteraan milik rakyat malah dijual kepada pihak asing atas nama investasi.
Kondisi harta kekayaan milik pejabat yang semakin meningkat, menunjukkan kepada kita bahwa mereka bekerja bukan untuk rakyat. Namun, mereka bekerja untuk mencari kedudukan dan harta kekayaan. Pantas saja, mereka sangat berambisi untuk mengejar kursi kekuasaan, meski dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, fenomena tikus berdasi yang mengerat kekayaan rakyat bukanlah persoalan kasuistik dalam konsep demokrasi yang diusung kapitalisme. Justru, sistem inilah yang mengondisikan agar harta kekayaan berputar di kalangan elite penguasa saja. Baik itu secara budgeting dengan mekanisme penggajian dan segala tetek bengeknya, suap menyuap, bahkan menilap uang rakyat. Sedangkan rakyat, cukup menjadi penonton yang memunguti remah-remah rupiah saja. Kesejahteraan menjadi ilusi dalam bingkai demokrasi.
Dengan demikian, fenomena si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin merupakan hal yang niscaya dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Oleh karena itu, jika fenomena ini diakhiri, maka tidak ada jalan lain selain mencampakkan biang masalahnya dan menggantinya dengan sistem lain yang lebih mumpuni yakni Islam. Sistem Islam yang sahih dan sesuai dengan fitrah dalam naungan Khilafah, telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya selama 13 abad lamanya.
Misalnya saja pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, di saat paceklik karena musim kemarau berkepanjangan. Dalam sebuah riwayat yang ditulis dalam buku “Sang Legenda Umar bin Khattab” karya Yahya bin Yazid Al-Hukmi Al-Faifi disebutkan bahwa pada saat rakyatnya ditimpa kelaparan Sayidina Umar berkhotbah di atas mimbar dalam kondisi perut keroncongan dan menahan lapar yang tidak kepalang. Bahkan, dia mengatakan kepada perutnya "Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang."
Inilah contoh penguasa yang memimpin rakyatnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Semua dilakukan karena bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Memimpin rakyatnya bukan sekedar jadi pemimpin tapi memimpin sebagai konsekuensi keimanan bahwa hukum Al-Qur’an yang Allah berikan harus ditegakkan. Sehingga, memimpin rakyat bukan sekedar hubungan penguasa dan rakyat, tapi sekaligus hubungan juga dengan sang pencipta. Karena setiap kepemimpinan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah saw. berkata, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."
Mari bermuhasabah, saat pemimpin negeri ini mempertontonkan kekayaan mereka, sering memberikan janji tapi diingkari, bahkan mengkhianati rakyatnya dengan menjual sumber daya alam aset milik umat. Maka ini menunjukkan kemunafikan yang Allah tampakan kepada kita.
{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ}
Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? (QS. Muhammad: 29)
Wallahu 'alam[]
