"Tak bisa dimungkiri adanya campur tangan asing dalam hal ini, yang memang sudah sejak lama menginginkan wilayah NKRI terpecah belah. Dengan begitu, pihak asing akan lebih mudah menguatkan cengkeraman kapitalismenya di bumi pertiwi. Namun, hal ini tampaknya tidak disadari oleh sebagian besar rakyat Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi tuntas yang dapat meredam pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan memberikan pemahaman, serta pendidikan tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan wilayah di tengah-tengah rakyat Papua."
Oleh. Diyani Aqorib S.Si. (Praktisi Kesehatan)
NarasiPost.Com-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali melakukan penyerangan. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah salah satu unit kesehatan yaitu puskesmas di daerah Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Akibat dari penyerangan yang terjadi pada Senin (13/9) tersebut, sekitar sepuluh orang nakes menjadi korban. Salah satunya adalah seorang perawat bernama Gabriella Meilan yang ditemukan tewas akibat terjatuh ke dalam jurang. Jenazah Gabriella baru berhasil dievakuasi pada hari Jum'at (17/9) karena medan yang sulit. (cnnindonesia.com, 20/9/2021)
Penyerangan brutal yang digencarkan teroris KKB di Papua ini tidak sekali dua kali menyasar ke permukiman warga. Bahkan kali ini KKB pimpinan Lamek Taplo tersebut berani menganiaya para nakes yang sedang bertugas, serta membakar berbagai fasilitas umum di Kiwirok. Tentu aksi penyerangan ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya ialah Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang meminta aparat segera menindak tegas KKB di Papua. Menurutnya, keselamatan warga lebih utama. Hal ini selaras dengan tuntutan ratusan tenaga kesehatan yang sempat berunjuk rasa Sabtu lalu (17/9), mereka meminta jaminan keselamatan saat bertugas di Papua.
Pemberontakan di Papua
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan istilah yang dipakai beberapa tahun belakangan untuk menyebut organisasi-organisasi di Papua yang berusaha memisahkan diri dari wilayah kesatuan NKRI. Sebelumnya sebutan untuk organisasi ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1965 sebagai reaksi ketidakpuasan sebagian rakyat Papua atas keputusan Perjanjian New York yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia, tanpa melibatkan rakyat Papua dan Papua Barat.
Melalui perjanjian ini, Belanda melakukan pengalihan administrasi di Papua Barat (Irian Barat) kepada UNTEA pada tanggal 10 Oktober 1962. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Keputusan ini menimbulkan pro kontra di kalangan rakyat Irian Barat. Pasalnya, mereka tidak dilibatkan sebagai wakil dari wilayah Papua yang dipersengketakan. Akibatnya tercetuslah pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, serta menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Karena menurut mereka, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan modernitas akan menghambat perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Sejak saat itu OPM melancarkan berbagai aksi penyerangan di wilayah Papua Barat untuk mencapai tujuannya.
Penyerangan yang dilakukan KKB di Kiwirok, Pegunungan Bintang, bukanlah yang pertama. Jauh sebelumnya di penghujung tahun 2018, terjadi tragedi berdarah di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat. Sekitar 23 orang pekerja PT. Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jembatan di kali Yigi-Aurak diserang, 19 di antaranya tewas dibunuh. Sejumlah penyerangan dilakukan dengan menargetkan rakyat sipil. Akibatnya banyak rakyat sipil yang menjadi korban.
Serangan demi serangan terus digencarkan oleh OPM, selama apa yang dituntut oleh OPM belum tercapai, yaitu memisahkan diri dari NKRI atau mereka menyebutnya dengan tuntutan kemerdekaan atas wilayah Papua. Mereka pun gencar mencari dukungan dari luar negeri demi memuluskan rencananya.
Tak bisa dimungkiri adanya campur tangan asing dalam hal ini, yang memang sudah sejak lama menginginkan wilayah NKRI terpecah belah. Dengan begitu, pihak asing akan lebih mudah menguatkan cengkeraman kapitalismenya di bumi pertiwi. Namun, hal ini tampaknya tidak disadari oleh sebagian besar rakyat Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi tuntas yang dapat meredam pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan memberikan pemahaman, serta pendidikan tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan wilayah di tengah-tengah rakyat Papua.
Solusi Islam dalam Mengatasi Pemberontakan (Bughat)
Penyerangan yang dilakukan oleh OPM merupakan aksi pemberontakan atau pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Dalam Islam pelaku pemberontakan disebut bughat, yaitu orang-orang yang melawan Daulah Islamiyah atau pemerintahan yang sah. Mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Mereka memberontak terhadap negara dan menampakkan perlawanannya melalui senjata dan mengumumkan perang terhadap Daulah. Kepada para pelaku bughat ini, Khalifah atau wakilnya di wilayah tersebut harus mengirim utusan dan menanyakan kepada mereka perkara apa saja yang mereka tidak setuju dari penguasa. Jika mereka menyebutkan kezaliman dari penguasa, maka penguasa harus segera menghentikan kezaliman tersebut. Jika mereka mengalami kesimpangsiuran pemahaman, maka mereka harus diyakinkan bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kebenaran dan seharusnya tidak demikian.
Jika mereka kembali dari bughat, mereka akan diterima. Dan mereka tidak boleh ditangkap karena perlawanannya. Namun, jika mereka tidak mau kembali, maka mereka wajib diperangi. Untuk menumpas mereka tidak dilakukan dengan penyerangan militer, namun dengan penyerangan yang bersifat edukatif. Oleh karena itu, haram menyerang mereka dengan sesuatu yang dapat menyebabkan kematian massal, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Tidak boleh membunuh keluarga mereka atau orang-orang yang melarikan diri. Demikian pula tidak boleh satu pun harta mereka diambil. Karena mereka adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan edukatif.
Sama halnya ketika mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Mereka harus diberikan pemahaman agar terbentuk kesadaran akan arti penting persatuan dan kesatuan wilayah suatu negara, disediakan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Papua, sehingga rakyat Papua tidak mudah dipengaruhi oleh pihak asing yang ingin menguasai negeri dan mengeruk sumber daya alam negeri ini. Inilah solusi yang ditawarkan Islam dalam menumpas pemberontakan.
Solusi yang lahir dari kesempurnaan ajarannya sehingga tercipta kedamaian dan keamanan di seluruh penjuru negeri.