Cleansing Guru Honorer

Keputusan pemerintah melakukan pembersihan guru honorer dinilai tidak manusiawi. Karena pemerintah melakukannya pada awal tahun ajaran baru tanpa pemberitahuan

Oleh. Puput Ariantika, S.T.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Semangat menyambut awal tahun ajaran baru, sekolah pun menyambut siswa-siswi yang baru. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh ratusan guru honorer DKI Jakarta. Mereka dikejutkan dengan surat pemecatan di hari pertama masuk sekolah. Hari pertama mengajar di tahun ajaran baru menjadi hari terakhir mereka mengajar. Alasan pemecatan adalah cleansing atau bersih-bersih guru honorer. Karena dinilai perekrutan guru honorer oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan prosedur Dinas Pendidikan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko aduan mulai tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 2024. Data guru honorer yang telah mangadu sudah mencapai 107 orang. Posko ini dibuka demi melindungi profesi guru. Karena kata cleansing mengacu pada diksi kejahatan lantaran memiliki makna yang sama dengan genosida yaitu pembersihan ras, atau etnis dalam perang dunia. Nah, kata ini digunakan untuk membersihkan guru honorer. Seakan-akan bahwa status guru honorer adalah kejahatan. (Liputan6.com, 17 Juli 2024)

Keputusan pemerintah melakukan cleansing bukan tanpa alasan. Karena pemerintah telah menyiapkan solusi bagi guru yang dipecat yaitu mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI). Melalui KKI ini pemerintah berharap bahwa para pengajar mendapatkan hak dengan baik. Walaupun jumlah kuota untuk KKI hanya tersedia 1700 sedangkan guru honorer yang ada saat ini berjumlah 4000 orang. Sisa guru honorer yang tidak lulus nanti bisa mengikuti seleksi PPPK tahun ini yang dibuka untuk 1900 orang oleh Kemendikbudristek. (Tempo.co, 20 Juli 2024)

Beginilah nasib para pendidik di negeri ini. Para penguasa dengan bebas bertingkah tanpa memikirkan nasib orang lain, termasuk para guru honorer. Kerja keras mereka selama ini tidak dihargai. Mereka telah mengajar lebih dari enam tahun bahkan ada yang sudah tiga belas tahun. Bukannya memikirkan untuk kesejahteraan mereka dengan mengangkat mereka menjadi PNS, malah menambah penderitaan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Keputusan pemerintah melakukan pembersihan guru honorer dinilai tidak manusiawi. Karena pemerintah melakukannya pada awal tahun ajaran baru tanpa pemberitahuan. Seharusnya jika ingin melakukan cleansing guru honorer dilakukan di akhir tahun. Sehingga di saat musim liburan para guru honorer yang dipecat bisa mempersiapkan diri. Langkah seperti apa yang harus diambilnya untuk melanjutkan kehidupan. Apakah mulai mendaftar di sekolah swasta atau melakukan hal lain untuk bisa bekerja dan melanjutkan kehidupannya. Walaupun bukan solusi juga untuk menyelesaikan masalah untuk mereka.

Meski pemerintah telah menawarkan solusi terhadap nasib guru honorer itu, tapi solusi tersebut adalah solusi parsial. Lihatlah jumlah kuota KKI yang dibuka pada Agustus nanti hanya 1700 orang. Sedangkan guru honorer terdata saat ini ada 4000 orang. Lanjut PPPK di Kemendikbud untuk 2024 hanya 1900 orang. Lantas sisanya kemana? Siapa yang menanggung nasib hidup mereka?

Memang keputusan yang mendadak dari penguasa bukan hal rahasia. Bahkan banyak dari kebijakan yang dibuat dadakan menambah penderitaan rakyat. Sepertinya para penguasa tidak senang jika rakyat hidup tenang atau hanya sekadar menikmati hidup dengan status guru honorer. Padahal sesungguhnya posisi guru honorer ini sudahlah sulit, mereka pun digaji dengan murah dan pemberian gaji dilakukan pertiga bulan karena menunggu pencarian dana bos dari pusat. Beban tugas mereka besar, dengan mudahnya Dinas Pendidikan melakukan pemecatan sepihak karena alasan administratif yaitu tidak terdata di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jika dipikirkan solusi sederhananya ya tinggal didata, minta data dari sekolah untuk diinput ke data Dinas Pendidikan. Selesai tanpa harus memecat.

Sikap penguasa yang tidak memikirkan nasib para guru terkhusus honorer ini merupakan ciri khas penguasa kapitalis. Kapitalisme telah membutakan mata penguasa untuk bisa melihat penderitaan rakyat. Carut-marutnya sistem perekrutan guru menunjukkan bahwa negara tidak memiliki visi yang jelas dalam sistem pendidikan. Kesejahteraan para guru diabaikan, beban guru dipersulit dengan beragam perubahan kurikulum, sungguh ironis negeriku.

https://narasipost.com/opini/06/2022/sistem-kapitalisme-mencengkeram-guru-honorer/

Jelas sudah bahwa kondisi ini seharusnya membuka mata kita bahwa hidup dalam sistem ini tidak baik-baik saja. Bahkan terus menerus merasakan penderitaan. Kita harus menyadari bahwa tatanan kehidupan ini rusak. Tatanan hidup kapitalisme ini tidak menghargai posisi guru. Padahal guru memiliki posisi strategis dalam membangun generasi mendatang. Maka dari itu marilah kita kembali kepada sistem yang berasal dari Allah Swt. yaitu Islam. Islam adalah sistem hidup yang memuliakan manusia, termasuk guru. Islam punya sistem pendidikan yang menjamin kesejahteraan para guru. Bahkan tidak ada perbedaan kasta seperti guru honorer, guru swasta, dan guru PNS di dalam Islam sebagaimana dalam kapitalisme.

Sejarah telah membuktikan bagaimana Islam menghargai para guru dan ulama. Bukan hanya digaji dengan gaji yang besar tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang baik berupa perumahan, pembantu, dan transportasi. Bahkan para guru juga difasilitasi dengan berbagai sarana demi pengembangan potensi diri. Sehingga para guru hanya akan berfokus pada proses mendidik generasi penerus bangsa. Jadi wajarlah bahwa banyak ilmuwan Islam yang ilmunya berguna sampai sekarang karena mereka dididik oleh guru terbaik pada masa kejayaan Islam. Wallahu'alam. []