Surat Bebas Covid Palsu Beredar, Bukti Kebijakan Penanganan Pandemi Kian Ambyar?

Ibarat membuka kotak pandora. Satu masalah terbuka, maka masalah yang lainnya pun akan muncul menyertainya. Inilah realitas penanganan Corona di negeri ini. Semakin banyak kebijakan yang lahir semakin jauh pula langkah untuk memenangkan pertarungan melawan wabah.


Oleh. Miliani Ahmad

NarasiPost.Com-Penanganan dan penanggulangan wabah di negeri ini kian menuai masalah. Kebijakan pelarangan mudik yang diharapkan mampu menekan angka peningkatan wabah ternyata menimbulkan praktik kecurangan di tengah masyarakat. Pengetatan arus pemudik yang dilakukan pemerintah nyatanya tak membuat masyarakat patah arang untuk bisa kembali ke kampung halaman.

Dilansir dari laman tempo.com pada (15/05/2021), beredar kabar soal penjualan surat bebas Covid abal-abal alias palsu di tengah masyarakat. Maraknya peredaran surat palsu tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang membuka kembali operasional transportasi ke luar wilayah Jabodetabek. Masyarakat boleh berpergian ke luar wilayah tersebut asal menyertakan surat keterangan bebas Covid.

Nyatanya, kebijakan ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mencoba meraih peruntungan. Bak gayung bersambut, masyarakat yang sudah jengah dan takut menghadapi test Covid akhirnya mengambil jalan pintas untuk menggunakan jasa penjualan surat bebas Covid palsu yang banyak beredar.

Modus pelaku, mereka mencatut nama salah satu RS di wilayah Serpong. Namun saat dikonfirmasi, pihak RS menyatakan tidak pernah terlibat dalam penjualan surat Covid palsu yang terlanjur beredar di media sosial.

Atas kondisi ini, Brigadir Jenderal Argo Yuwono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri menyatakan akan melakukan penyelidikan. Jika dalam proses penyelidikan terbukti terlibat, maka akan dilakukan proses pidana.

Tambal Sulam Kebijakan

Keinginan pemerintah untuk segera melandaikan kurva penyebaran wabah memang patut untuk diapresiasi. Semisal, melakukan pengetatan terhadap pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman di waktu momen hari raya. Hal demikian wajar adanya, mengingat mobilisasi massa besar-besaran saat libur Idulfitri disinyalir akan memperparah data pertambahan jumlah korban akibat Corona.

Apalagi amat sangat mungkin terjadi peningkatan kasus, mengingat banyak wilayah di Indonesia yang saat ini berstatus zona merah. Namun apa daya, kebijakan demikian tak disambut masyarakat dengan lapang dada. Kerinduan masyarakat yang sudah terpasung belasan purnama terhadap keluarga dirasa terbatasi. Impian untuk kembali merekatkan ukhuwah semakin jauh dari realisasi.

Masyarakat seakan apatis sebab penanganan pandemi makin jauh dari solusi. Alih-alih menuntaskan masalah sampai ke akarnya, kebijakan yang ada justru dirasa makin tak tentu arah. Satu sisi masyarakat diminta untuk melakukan pengetatan, sementara di sisi lain justru kebijakan yang ada seolah membuka pintu penyebaran wabah.

Fakta kebijakan yang tak sejalan dengan penanganan wabah memang amat tampak di hadapan masyarakat. Seperti, saat rakyat diminta untuk tidak mudik karena alasan Corona, pemerintah justru mengizinkan TKA Ch
ina berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Padahal, Cina merupakan wilayah asal penularan wabah. Belum lagi kebijakan membuka tempat-tempat pariwisata selama hari raya yang amat menguntungkan para pengusaha. Tentu realita ini semakin menimbulkan tanda tanya masyarakat, apakah pemerintah serius menangani wabah?

Apalagi selama ini fokus penanganan pandemi selalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Stimulus anggaran lebih banyak dikucurkan bagi para pelaku usaha besar. Sementara anggaran untuk membantu masyarakat kecil yang kian terpuruk hanya bersifat ‘balsem’ semata. Hanya membantu sesaat, namun tak menyelesaikan akar masalah.

Inilah yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakkosistenan penananganan telah menimbulkan banyaknya permasalahan yang dihadapi. Apalagi jika akhirnya muncul perilaku culas di tengah masyarakat yang sangat mungkin lahir dari sistem sekularisme seperti saat ini. Musibah yang ada kerap menjadi aji mumpung untuk menuai laba misal dengan menjual suart bebas Covid palsu. Padahal, menerbitkan surat bebas Covid palsu bisa menambah masalah baru. Deteksi terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif akan hilang tertutup surat keterangan palsu.

Ibarat membuka kotak pandora. Satu masalah terbuka, maka masalah yang lainnya pun akan muncul menyertainya. Inilah realitas penanganan Corona di negeri ini. Semakin banyak kebijakan yang lahir semakin jauh pula langkah untuk memenangkan pertarungan melawan wabah.

Semua ini tak berlepas dari kesalahan dan kecacatan sistem hidup yang diadopsi negeri ini. Sekularisme yang melandasi kapitalisme telah menjauhkan negeri ini dari solusi hakiki melawan pandemi. Bagi sekularisme, aturan apa pun yang berbau nilai agama wajib dijauhkan dari kehidupan. Sehingga wajar, sistem ini tidak akan memakai aturan agama khususnya Islam yang terbukti memiliki aturan sempurna termasuk dalam menuntaskan wabah.

Kecacatan paradigma kapitalisme telah menyebabkan kebijakan penanganan wabah tak berfokus pada penyelamatan nyawa rakyat. Kapitalisme selalu menginginkan keuntungan dalam situasi apa pun termasuk dalam kondisi extraordinary saat ini. Kapitalisme tak pernah serius menuntaskan wabah. Yang ada, para kapital justru saling berlomba dalam mengeruk pundi-pundi rupiah di balik musibah Corona.

Pada akhirnya rakyatlah yang menjadi tumbal. Bongkar pasang dan tambal sulam kebijakan menghasilkan kebingungan yang luar biasa bagi masyarakat. Tak hanya membingungkan tapi juga merugikan secara material maupun immaterial. Sungguh, menunggu penyelesaian masalah pandemi dalam kapitalisme hanyalah mimpi. Meskipun disuguhkan dengan berbagai tawaran kebijakan, solusi hanyalah menjadi ilusi. Sebab, kapitalisme merupakan sistem fasad yang tak akan mampu menyelesaikan masalah kehidupan termasuk menanggulangi masalah wabah.

Islam Solusi Hakiki Atasi Pandemi

Beribu abad yang lalu, jauh sebelum teknologi menguasai bumi, Islam telah datang memberikan solusi bagi permasalahan kehidupan, tak terkecuali pandemi. Dengan kesempurnaan aturannya, Islam menawarkan tak hanya konsep tapi juga solusi akhir yang berkesesuaian dengan kemaslahatan kehidupan manusia.

Sejarah mencatat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab pandemi melanda. Pada masa tersebut, kepemimpinan Umar digoyang oleh wabah ‘Thaun Amwas yang menimpa negeri Syam. Wabah ini telah mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi mencapai kisaran 30 ribu jiwa. Bahkan, wabah ini pun telah mengakibatkan meninggalnya para sahabat khalifah Umar seperti Muadz bin Jabal, Abu Ubaidah dan Suhail bin Amr.

Khalifah Umar kala itu mampu menghadapi wabah disebabkan karena aturan penyelesaian yang dipakainya merupakan aturan yang lahir dari akidah Islam. Pondasinya adalah keimanan yang diwujudkan pada tataran pelaksaaan pengambilan kebijakan atau keputusan. Khalifah Umar dan juga umat Islam sangat meyakini bahwa wabah yang melanda merupakan ketetapan yang Allah Swt berikan terhadap manusia. Sehingga dalam penyikapannya pun harus disertai dengan kesabaran.

Maka dalam kebijakannya, Khalifah Umar berkiblat kepada perintah Rasulullah Saw. Diceritakan dalam Kitab Fathu al-Bari, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda,

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, Khalifah Umar bin Khattab segera melakukan karantina wilayah untuk mengunci wilayah wabah agar tidak menyebarkan penyakit ke wilayah-wilayah lainnya. Umar tidak mengizinkan penduduknya memasuki wilayah wabah dan tidak pula mengizinkan penduduk yang berada di wilayah wabah untuk meninggalkan tempatnya.

Pada wilayah yang terdampak wabah, Umar bin Khattab melakukan pengurusan (peri'ayahan) yang berorientasi pada penyelamatan nyawa warganya. Umar selaku pemimpin memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya. Hal ini diupayakan agar masyarakat bisa tinggal di rumah-rumah mereka selagi negara berusaha memutus mata rantai wabah. Anggaran karantina wilayah ini diambil dari kas keuangan negara (baitul maal) yang memiliki sumber pendanaan berlimpah.

Inilah yang membedakan Islam dari ideologi manapun dalam menangani masalah wabah. Dengan kekuatan iman pemimpinnya dan juga aturannya, Islam telah mampu menjadi problem solver atas permasalahan yang dihadapi negara. Pun dalam masalah menghadapi pandemi. Amat berbanding terbalik dengan kondisi sistem kapitalisme dimana penguasanya akan selalu mengedepankan kebijakan penyelamatan ekonomi. Orientasi menyelesaikan wabah adalah agar masyarakat bisa segera sembuh semata agar dapat memutar roda perekonomian.

Di sisi lain, negara pun tak siap melakukan karantina wilayah sebab anggaran memang tak tersedia. Negeri-negeri yang terjajah kapitalisme memang selalu memiliki masalah demikian. Faktor utamanya karena negara tak memiliki sumber pemasukan yang bisa diandalkan. Sumber-sumber andalan yang mampu menopang keuangan negara seperti SDA telah banyak berpindah ke tangan pengusaha (swasta).

Jangan heran jika pada akhirnya, pemerintahan dalam sistem kapitalisme cenderung menelurkan kebijakan yang kontradiktif. Kebijakan pembukaan akses pariwisata bagi wisatawan mancanegara berbiaya murah menjadi bukti nyata betapa rapuhnya tatanan sistem kapitalisme dalam mencari alternatif solusi bagi menambal kebutuhan keuangan negeri.

Sementara itu dari sisi rakyatnya, kapitalisme yang berlandaskan sekularisme gagal membentuk kepribadian masyarakat yang peduli tehadap situasi. Kenakalan masyarakat yang tak mau menerapkan prokes dan terkesan berhadap-hadapan dengan kebijakan penguasa adalah cerminan betapa kapitalisme rentan dalan memberikan peri'ayahan.

Inilah faktor penyebab mengapa penyelesaian masalah Corona makin berlarut-larut dan tak menampakkan tanda-tanda bahwa pandemi akan segera berakhir. Kesemuanya ini akan semakin memperpanjang lahirnya kebijakan yang makin memalingkan kondisi dari solusi hakiki.

Maka, sudah saatnya setiap komponen dari masyarakat, pemerintah dan juga negara segera merujuk kepada Islam dalam menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin masalah-masalah baru akan semakin banyak bermunculan dan semakin menambah kerunyaman dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wallahua’lam bish-showwab[]


photo : google

Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Disclaimer

Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Previous
Dampak Pengingkaran Kerasulan Nabi Muhammad Saw Oleh Ahli Kitab Kepada Umat Islam
Next
Nayanika
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
bubblemenu-circle

You cannot copy content of this page

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram