Paradoks Kebijakan Jelang Lebaran

. Berharap terputusnya mata rantai virus, faktanya memang tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individu masyarakat, tetapi butuh kebijakan yang selaras yang bisa mengantisipasi, tanpa intervensi dan tambal sulam.


Oleh: Aniyatul Ain
(Aktivis Muslimah)

NarasiPost.Com-Ingat pesan ibu …
Pakai maskermu …
Cuci tangan pakai sabun,
Jangan sampai tertular …
Ingat selalu pesan ibu …
Jaga jarakmu …
Hindari kerumunan …
Jaga keluargamu …

Lagu itu tentu tidak asing di telinga kita. Berulang kali diputar di televisi, tanpa disadari mengendap di alam bawah sadar. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah lagu yang digawangi band lawas tersebut benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita simak beberapa fakta yang terjadi di lapangan.

Sebagaimana yang dilansir dari Liputan6.com (3/5/2021), Pasar Tanah Abang Jakarta disesaki pengunjung. Kerumunan yang terjadi di Blok A dan B di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu tidak bisa terelakkan, meskipun petugas gabungan telah berjaga di pintu masuk guna mencegah kerumunan. Hal tersebut bisa jadi dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang mendorong masyarakat untuk tetap membeli baju lebaran agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sebagaimana yang diwartakan oleh Warta Ekonomi.co.id bahwa Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan mempunyai cara jitu untuk mendongkrak perekonomian yang lesu di masa pandemi, yakni dengan mendorong masyarakat agar tetap membeli baju lebaran walaupun tidak mudik. Bahkan, sampai menyiapkan kebijakan Harbolnas (Hari Belanja Nasional) jelang lebaran yang ongkos kirimnya disubsidi pemerintah.

Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, tradisi menjelang lebaran dari dulu memang selalu seperti itu. Melonjaknya berbagai keperluan menjelang lebaran, mulai dari urusan pakaian hingga makanan tidak bisa terelakkan, baik saat pandemi maupun tidak. Namun, sebagai masyarakat sejatinya merindukan hadirnya negara dalam mengatasi berbagai persoalan pelik ketika pandemi menerpa, bukan malah dipusingkan dengan berbagai paradoks kebijakan jelang lebaran.

Kebijakan kerumunan tidak boleh terjadi, tetapi aktivitas ekonomi juga dilarang mati. Masyarakat yang sehari-harinya “berdiri di kaki sendiri”, minim perhatian negara, pada akhirnya menabrak batas yang membingungkan tersebut. Sehingga, kerumunan pun tidak bisa terelekkan.

Atau kebijakan lain, mudik dilarang, tetapi bandara selalu terbuka untuk WNA. Bahkan, yang terbaru 85 TKA asal Cina tiba di Indonesia pada 4 Mei 2021, dua diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19 pun tetap dibolehkan melakukan perjalanan setelah diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari di Hotel Bandengan, Jakarta Utara. Selama mempunyai KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) hal tersebut tidak dilarang. (Merdeka.com, 07/05/2021)

Dalam Islam, penguasa adalah ra’in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak terhadap apa-apa yang telah diurusnya. Menjadi penguasa adalah amanah terberat, sampai-sampai Abu Bakar saja awalnya menolak untuk menjadi Khalifah pertama kaum muslim.

Dalam Islam pun, kebijakan seorang penguasa hanya keluar dari satu pintu, yakni Khalifah saja. Sehingga masyarakat tidak dibuat bingung, kebijakan mana yang mestinya ditaati. Terlebih ketika pandemi saat ini. Penguasa dalam Islam harusnya lebih mengedepankan keselamatan nyawa rakyatnya dengan melakukan karantina wilayah yang memang terkonfirmasi ada wabah di sana. Bukan malah tetap membiarkan membuka bandara sehingga dengan mudahnya WNA “pembawa penyakit” masih bisa melenggang bebas di negeri ini.

Ironis bukan? Bagaimana rakyat akan mendengar dan taat, jika antara pemangku jabatan pun saling sengkarut kebijakan. Andai, sedari awal wabah ini dapat dimitigasi sedini mungkin tanpa intervensi siapa pun, tentu tidak akan kacau seperti sekarang. Berharap terputusnya mata rantai virus, faktanya memang tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individu masyarakat, tetapi butuh kebijakan yang selaras yang bisa mengantisipasi, tanpa intervensi dan tambal sulam. Kondisi demikian hanya terjadi jika penguasa semata menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam menganbil kebijakan, bukan yang lain. Sehingga tidak ada lagi paradoks kebijakan yang muncul ke permukaan. Semoga negeri ini secepatnya terbebas dari wabah. Wallahu a’lam bish shawab.[]


Photo : Pinterest

Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Disclaimer

Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Previous
Pandangan Wanita Haid Boleh Puasa, Sinyal Negara Wajib Jaga Syariah
Next
Seruan Jihad, Solusi Mengakar Krisis Palestina
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
bubblemenu-circle

You cannot copy content of this page

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram