Seharusnya, sebelum pengangkatan menteri, pemerintah lebih selektif dalam memilih kandidat yang akan menduduki jabatan dan tentunya harus sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Tidak asal pilih dan coba-coba karena ini berhubungan dengan urusan rakyat.
Oleh. Yulia Putbuha
NarasiPost.Com-Resuffle, itulah kebijakan yang pemerintah ambil ketika ada pejabat yang tidak memainkan peranannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, langkah reshuffle sudah ke sekian kali dilakukan. Namum, apakah reshuffle mampu menjadi solusi untuk perbaikan Indonesia ke depan?
Dilansir dari Kompas.com (17/04/2021). Pengamat politik Hendri Satrio menilai, ucapan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengenai menteri yang akan terkena reshuffle tidak sembarangan. Pasalnya, sejumlah menteri yang akan terkena reshuffle memiliki kontroversinya masing-masing.
Menilik ke belakang, kasus reshuffle kabinet terjadi ketika ada pejabat yang memiliki visi tidak sejalan dengan pemerintah. Seperti Anis Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Anis terkena dampak reshuffle karena dianggap memiliki visi misi yang berbeda dengan pemerintah.
Dampak Reshuffle bagi Pejabat dan Masyarakat
Perombakan atau reshuffle sangat berdampak pada kinerja pejabat, program kerja yang sudah dibuat pastinya akan sia-sia. Ketika pun para pejabat tadi pindah jabatan, maka mereka harus beradaptasi lagi dengan jabatan yang baru dan harus membuat program-program yang baru lagi. Hal ini bisa berpengaruh kepada kualitas kinerja para pejabat. Belum lagi dana yang sudah digelontorkan untuk setiap programnya, yang tentunya akan merugikan negara.
Selain itu, untuk yang bekerja pada sektor yang kementriannya terkena resuffle, tentu adanya reshuffle akan melelahkan. Contohnya seperti guru, yang terkait dengan kurikulum. Baru penyesuaian satu kebijakan kurikulum, setelah reshuffle berganti lagi kebijakannya. Belum lagi efek perubahan kebijakan terhadap peserta didik.
Seharusnya, sebelum pengangkatan menteri, pemerintah lebih selektif dalam memilih kandidat yang akan menduduki jabatan dan tentunya harus sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Tidak asal pilih dan coba-coba karena ini berhubungan dengan urusan rakyat.
Masalah yang dihadapi rakyat saat ini adalah masalah yang tidak hanya membutuhkan sekadar perombakan kabinet. Sebab, reshuffle yang sudah terjadi berulangkali di negeri ini tidak ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat. Kemiskinan di negeri ini masih merajalela, korupsi menggurita, pendidikan masih rendah dan lapangan pekerjaan masih sempit. Jadi, reshuffle kabinet tidak akan menyelesaikan masalah bahkan reshuffle rezim sekalipun.
Solusi Tepat Masalah Umat
Ketika permasalahan demi permasalahan tidak mampu dipecahkan dengan solusi yang sama, harusnya pemerintah mencari solusi alternatif yang mampu menyelesaikan seluruh aspek kehidupan. Solusi alternatif tersebut adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam. Islam adalah agama sekaligus ideologi yang memancarkan aturan hidup. Ideologi ini datang bukan dari manusia yang memiliki sifat terbatas, tapi ideologi Islam datang dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah Swt.
Saat ini, dunia dan Indonesia dikuasai oleh sistem kufur, yakni sistem yang lahir dari buah pemikiran manusia, yaitu sistem demokrasi kapitalis. Dimana pertimbangannya bukan lagi kemaslahatan bagi rakyat, tetapi lebih pada negosiasi politik. Jadi tidak heran, ketika aturannya pun tidak sesuai dengan apa yang manusia butuhkan dan solusinya pun bukan solusi yang tepat.
Dalam Islam, pemberhentian pejabat hanya akan dilakukan ketika ada pejabat yang melenceng dari hukum syara. Ketika pun ada pejabat yang kinerjanya buruk, tak lantas langsung diberhentikan atau direshuffle dan dipindah dari satu jabatan ke jabatan lain, tetapi dilakukan amar ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu dan dicari penyebabnya.
Meski begitu, hal tersebut akan minim terjadi terjadi, karena khalifah (pemimpin) memilih dan mengangkat pejabat sangat selektif, sesuai dengan kapabilitasnya. Seperti halnya Rasulullah ketika mengangkat pejabat pemerintah. Beliau menetapkan Abu Bakar dan Umar bin Khaththab ra. sebagai pembantu dalam bidang pemerintahan (mu’awin). Abu Bakar dan Umar bin Khaththab ra, mereka merupakan sosok yang sudah jelas kapabilitasnya dalam mengurus urusan umat.
Dengan demikian, reshuffle kabinet bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi pemerintahan saat ini. Solusi tepat masalah umat adalah dengan mengganti rezim dan sistem yang menaunginya dan sistem tersebut adalah sistem Islam dalam bingkai khilafah.
Dalam khilafah, khalifah tidak akan menunjuk sembarang pejabat pemerintah tanpa mengetahui track recordya. Jadi, reshuffle dalam pemerintahan tidak akan terjadi. Tidak seperti dalam sistem demokrasi kapitalis saat ini, yang lagi-lagi melakukan reshuffle, padahal sudah jelas tidak memberikan solusi. Jadi, masihkah kita berharap pada sistem demokrasi kapitalis? Padahal sudah ada sistem Islam yang ditawarkan sebagai alternatif terbaik bagi negeri. Wallahu a'lam bishowab[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
