"Kasus prank yang menimpa pejabat juga menjadi indikator seberapa lemah negara ini menanggulangi hoax.
Negara akan mudah di setir dengan hoak oleh orang yang berkepentingan apalagi dengan mengerahkan BuzzerRp."
Oleh. Dia Dwi Arista
( Kontributor Tetap NarasiPost.Com )
NarasiPost.Com-Nominal 2 triliun rupiah adalah jumlah fantastis bagi negara ini, apalagi jika dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Angka ini muncul ketika salah seorang anak konglomerat Indonesia yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Heriyanti Tio, secara simbolis memberikan bantuan kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri sebesar Rp2 triliun pada 26 Juli lalu.
Tak tanggung-tanggung, ia menggandeng Direktur Utama RS RK Charitas Palembang, Hardi Darmawan, yang merangkap sebagai dokter pribadi keluarga Akidi Tio untuk memberikan sumbangan tersebut kepada Kapolda. Rp2 triliun ini, menurut menantu Akidi Tio, Rudi Sutadi, merupakan wasiat dari mertuanya sebelum ia meninggal, uang tersebut terkumpul untuk disumbangkan ketika terjadi kesulitan hidup, bukan uang patungan dari keenam anak Akidi Tio. (cnnindonesia.com, 02/08/2021)
Sayangnya, angan memegang dana besar akhirnya kandas. Janji yang diberikan Heriyanti telah lewat. Hingga senin sore, dana yang harusnya diberikan melalui bilyet giro tak kunjung datang. Hingga akhirnya menimbulkan huru hara tentang harta Akidi Tio. Hingga saat ini, kemunculan uang Rp2 triliun masih menjadi misteri, pasalnya ketika ditelusuri, saldo di rekening Heriyanti kurang dari Rp2 triliun. Pun mengenai keberadaan Rp2 triliun itu masih belum diketahui.
Permasalahan ini juga tak luput dari perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, pihaknya ikut menelusuri masalah transaksi ini karena menganggap jika profil penyumbang terdapat cela, yakni pada tanggal 14 Februari 2020, Heriyanti dilaporkan JBK (Jung Bang Kioh) karena kasus penipuan ke Polda Metro Jaya. PPATK juga mempermasalahkan dana sumbangan yang diterima Kapolda sebagai pejabat setempat. Jabatan tersebut sudah masuk kriteria Politically Exposed Person (PEP), yang mempunyai profil publik yang menonjol. Orang yang termasuk ke dalam kategori PEP, seperti pejabat daerah hingga pusat tidak dibenarkan menerima gratifikasi. Karena pejabat sangat riskan terlibat dengan korupsi dan penyuapan. Yang berhak menerima segala dana bantuan adalah lembaga terkait yang memiliki wewenang, semacam Departemen Sosial, Satgas Covid-19, dan lain-lain.
Prank Berulang
Sungguh negeri ini tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Sejarah prank kepada pejabat sudah terjadi semenjak negeri ini dipimpin oleh presiden pertama, Soekarno. Bahkan, kepemimpinan selanjutnya juga tak luput dari jeratan prank.
Raja Idrus dan Ratu Markonah adalah sosok yang berhasil menuai euforia sesaat ketika foto mereka berdampingan dengan Soekarno di depan gedung Istana. Mereka mengaku sebagai Raja dan Ratu dari Suku Anak Dalam, Jambi, yang mempunyai kekuatan untuk memyelesaikan konflik di Irian Barat. Tak hanya publik, wartawan, hingga pejabat menyambut baik kedatangan dua orang tersebut. Bahkan fasilitas dan harta sudah mereka terima. Namun, mirisnya sekaliber wartawan dan pejabat negara tak mampu menelusuri kebenaran dari bualan mereka.
Prank ini akhirnya berakhir ketika salah satu tukang becak mengenali sosok Raja Idrus sebagai teman sesama penarik becaknya, dan parahnya sang Ratu adalah seorang pelaku prostitusi kelas teri yang berasal dari Tegal. Tak hanya di masa Soekarno, di era Soeharto pun para pejabat terkena prank dari perempuan asal Aceh yang bernama Cut Zahara Fona. Ia mengaku jika mengandung bayi ajaib, bahkan bayi yang masih di dalam perut tersebut bisa berbicara dan mengaji. Anehnya, banyak pejabat negara yang mengundang Cut Zahara, bahkan Cut Zahara sempat bertemu dengan Presiden Soeharto beserta Ibu Tien. Namun pranknya harus berakhir ketika Ibu Tien memintanya diperiksa ke RS. Ternyata perutnya yang buncit bukanlah berisi bayi, namun tape recorder.
Prank kepada khalayak dan disebarkan oleh wartawan, kemudian diambil mentah-mentah oleh pejabat ini terus berulang. Di rezim ini prank kepada pejabat dan awak wartawan pun sering terjadi, publik tidak akan lupa kasus plagiasi oleh anak SMA, hingga berminggu-minggu media baik televisi dan online memberitakan kehebatan seorang siswi dengan keberaniannya speak up tentang agama warisan. Hingga orang nomor wahid di negara ini pun sukses terkena prank. Lalu kasus hoax politisi Ratna Sarumpaet juga semakin mempertegas jika akal sehat pejabat di negara ini perlu dipertanyakan.
Menakar Akal Sehat Penguasa
Banyak sekali kisah prank yang terjadi pada tiap rezim, dan selalu ditemukan pejabat pemerintah berlomba-lomba menjadi yang pertama untuk mengakui eksistensinya, tanpa adanya penelusuran lebih dalam. Hal ini bisa dijadikan acuan kedalaman analisa dan berpikir pejabat negeri ini. Mental terkenal dengan sesuatu yang instan tak hanya menggejala pada masyarakat, namun ternyata pejabatnya juga tak ingin kalah dalam soal cari panggung.
Kasus prank yang menimpa pejabat juga menjadi indikator seberapa lemah negara ini menanggulangi hoax. Bahayanya, negara ini dengan mudah bisa disetir dengan hoax oleh orang yang berkepentingan, apalagi jika ditambah dengan mengerahkan BuzzerRp, menyebabkan opini umum akan condong pada salah satu pihak, tentu pihak yang diuntungkan adalah kapitalis. Karena tidak mungkin bisa menyewa buzzerRp, jika tidak punya modal besar.
Pemerintah yang mempunyai instrumen-instrumen paling lengkap, seperti PPATK, dan BIN harusnya lebih dari mampu menelisik harta warganya, apalagi hingga triliunan, apakah selama ini pajak telah terbayar. Logika sederhana yang saat ini seolah lupa dipakai ketika bertemu dengan suatu hal yang dapat memberi keuntungan. Para polisi pun juga seperti kehilangan insting untuk melakukan penyelidikan. Sungguh miris!
Krisis Kepemimpinan
Kasus kebohongan publik oleh rakyat kepada penguasa ini tak jarang mendapat hukuman yang setimpal. Banyak kasus hoax yang disebarkan oleh rakyat hingga viral, namun pelakunya segera digelandang ke pengadilan.
Berbeda kasus jika yang menyebar hoax adalah pejabat atau bawahannya, kasus akan segera menguap dan terlupakan. Drama dana Rp2 triliun ini juga dijadikan bahan netizen untuk mencari keadilan. Banyak netizen akhirnya menggugat berita-berita hoax yang dilakukan pejabat negara. Seperti yang banyak diberitakan oleh beberapa media online, netizen mengingatkan hoax tentang uang Rp11 ribu triliun. Di mana keadilan?
Bungkamnya pejabat terkait ketika realita terbuka, menunjukkan jika negara ini krisis kepemimpinan. Rasa tanggung jawab terhadap masalah sangat minim, apalagi sekadar mengakui kesalahan pada masyarakat, dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, hal itu belum pernah terjadi. Bahkan janji-janji yang tidak terpenuhi seakan terlupakan tanpa ada penyesalan. Itulah watak pemimpin di sistem kapitalis.
Dalam sistem ini, penguasa bergandengan dengan pengusaha. Akhirnya yang menjadi orientasinya dalam memimpin negara adalah harta dan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan objek dalam permainan mereka. Maka, benarlah sabda Rasulullah Saw. “Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara (benjanji) kepada kalian, kemudian mereka mengingkari (janjinya). Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik (memuji) keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi.” (HR. Thabrani)
Krisis kepemimpinan ini pun dikarenakan ketidakcakapan penguasa dalam mengurusi negara, hingga setiap aturan yang ditetapkan menjadi celah kesengsaraan rakyatnya. Hakikat kepemimpinan yang tidak dipahami, menimbulkan goncangan pada tatanan negara. Sungguh doa Nabi Saw. patut dilangitkan, “Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh.” (HR. Ahmad)
Pemimpin dalam Islam diibaratkan sebagai penggembala, “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu laksana penggembala, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap gembalaannya” (HR. Bukhari).l
Dari tangannyalah ia menunjukkan jalan yang benar kepada gembalaannya, ia juga senantiasa mengawal dan mengawasi gembalaannya, agar tak satu pun dari gembalaannya tertimpa musibah. Gambaran ini adalah gambaran seorang pemimpin, dialah yang bertanggung jawab mengurus rakyatnya, memastikan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, mencegah rakyatnya masuk dalam kubangan kemaksiatan dan kenistaan.
Pemimpinlah yang pertama bertindak ketika rakyatnya terancam, baik secara fisik maupun nonfisik. Pemimpin dalam Islam juga tak sembarang mengambil berita, ia akan melakukan tabayyun/mencari kejelasan berita yang didengarnya. Agar tak terjadi kesalahan saat mengambil tindakan.
Pemimpin tak hanya menanggung bebannya di dunia, namun semua kepemimpinannya juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu, pemimpin harus mempunyai tak hanya kredibilitas namun juga keimanan yang tinggi, dan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya. Allahu a’lam bis-showwab.[]
Photo : Pinterest
