Krisis Air Bersih, Butuh Solusi Hakiki

Nelangsanya, penggunaan air kemasan oleh sebagian masyarakat justru dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan warga kelas menengah turun kelas.

Oleh. Munawwarah Rahman, S.Pd.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Masalah krisis air bersih di sebagian wilayah negeri ini seolah tak kunjung selesai. Sebagian masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas sebagai solusi krisis air bersih, yakni menggunakan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelangsanya, penggunaan air kemasan oleh sebagian masyarakat justru dianggap sebagai salah satu faktor penyebab warga kelas menengah turun kelas.

Warga Kelas Menengah Turun Kelas

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mengungkap, jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya, ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik. Dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk pada 2024.

Begitu juga dengan kelompok masyarakat rentan miskin yang angkanya ikut naik. Dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Hal ini menunjukkan banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok tersebut. (cnbcindonesia.com, 31-8-2024)

Selain turun kelas, diperkirakan penduduk kelas menengah di Indonesia juga rentan miskin selama 10 tahun terakhir. Hal itu bisa dilihat dari pengeluaran penduduk kelas menengah yang lebih dekat ke batas bawah pengelompokan dan makin mendekati batas bawahnya. Artinya, kelas menengah akan lebih sulit menuju kelas atas dan rentan jatuh ke kelompok kelas menengah, bahkan rentan miskin.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, turunnya tingkat ekonomi kelas menengah merupakan efek dari pandemi Covid-19. Sementara Bambang Brodjonegoro, selaku Menteri Keuangan menganggap bukan hanya pandemi Covid-19 dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut bahwa hal itu juga diakibatkan kebiasaan masyarakat sehari-hari dalam mengonsumsi air kemasan, seperti galon.

"Selama ini secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol, dan segala macamnya," kata Bambang di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Krisis Air, Bukti Kegagalan Negara

Menanggapi pernyataan Bambang, Managing Director of PEPS (Political Economy and Policy Studies) Antonio Budiawan menyatakan, fakta tersebut menjadi bukti kegagalan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, khususnya dalam hal penyediaan air siap minum di tempat-tempat umum. Menurutnya, masyarakat bisa mengonsumsi air siap minum dari keran-keran di tempat umum jika pemerintah mampu menyediakan fasilitas tersebut. Faktanya, pemerintah tidak mampu menyediakannya.

Tak bisa dimungkiri, kemarau panjang menjadi penyebab masyarakat sulit menjangkau air bersih. Hal inilah yang membuat mereka beralih ke air galon yang tentu menambah pengeluaran dan akhirnya membuat kelompok menengah menjadi miskin. Mirisnya, di tengah kondisi masyarakat yang makin sulit mendapatkan air bersih, sejumlah perusahaan justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk membisniskannya.

Dari sini makin jelas bentuk kapitalisasi sumber daya alam dalam sistem sekuler kapitalisme. Kebutuhan dasar masyarakat yang satu ini seolah sebagai komoditas yang layak dikomersialkan. Penerapan sistem sekuler kapitalisme telah membuat perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber mata air. Mereka pun membeli teknologi yang canggih sehingga bisa menyedot air tanah jauh ke dalam bumi. Akibatnya, rakyat sulit mendapatkan air sebab kedalaman sumur mereka tidak sebanding dengan milik perusahaan.

Selain itu, perusahaan swasta juga dimudahkan membuat saluran-saluran yang bersumber dari mata air pegunungan yang kini dikemas dengan beragam merek. Sementara itu, masyarakat hanya mampu menikmati air PDAM dari negara. Itu pun dengan kualitas yang sangat jauh dari air galon. Kondisi ini membuat rakyat harus beralih ke air galon hasil produksi perusahaan dengan harga yang mahal.

Inilah bukti kegagalan negara dalam mengurus rakyatnya. Negara hanya peduli pada kepentingan korporasi, sementara rakyat diabaikan. Demikianlah buah penerapan sistem sekuler kapitalisme.

Solusi Islam Mengatasi Krisis Air

Berbeda dalam sistem Islam yang disebut Khilafah. Khilafah berkewajiban penuh dalam menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyatnya, salah satunya adalah penyediaan air bersih. Dalam sistem Islam, air merupakan kebutuhan primer yang menjadi tanggung jawab negara dan wajib diberikan dengan harga murah atau bahkan gratis.

Baca: air-bersih-sulit-islam-tawarkan-solusi/

Sumber air yang ada di bumi adalah kepemilikan umat (rakyat) sehingga tidak boleh diprivatisasi oleh segelintir orang karena bisa merugikan pihak lain. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara , yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis ini menunjukkan betapa air sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh dijadikan sebagai objek komersialisasi atau kapitalisasi demi meraup keuntungan. Sebab keuntungan dari sumber daya alam semata-mata untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Adapun pihak swasta, maka boleh mengonsumsi air tersebut karena mereka bagian dari umat. Oleh karena itu, sistem Islam memiliki mekanisme untuk menghindarkan rakyat dari krisis air bersih.

Beberapa langkah yang dilakukan negara Islam untuk menghindari krisis air, di antaranya:

Pertama, negara akan mengatur berbagai perusahaan yang mengemas air agar keberadaannya tidak membuat rakyat susah mendapatkan haknya. Negara pun wajib mendorong adanya inovasi pengelolaan air sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia dan layak konsumsi.

Kedua, negara akan melarang pihak swasta atau asing menggunakan alat pengeboran yang membuat sumur-sumur warga mati atau kering. Apalagi menimbulkan bencana ekologis yang dapat merugikan banyak orang.

Ketiga, negara akan membuat bendungan, penampungan air, dan danau dalam jumlah yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.

Keempat, negara akan menjaga ekosistem air dengan melakukan tata kelola hutan dengan baik. Sebab hutan merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikelola swasta. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara liar.

Khatimah

Demikianlah mekanisme Khilafah dalam mewujudkan ketersediaan air bersih kepada seluruh rakyat. Di bawah naungan Islam, rakyat tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, masalah air bersih pun mendapatkan solusi yang hakiki.
Wallahualam bissawab. []