Rusia Resesi, Indonesia Aman Terkendali?

"Perang Ukraina menyebabkan negara penghasil minyak mengetatkan produksinya. Hal ini berdampak pada harga energi yang terus mengalami peningkatan. Harga energi yang tinggi pada akhirnya akan memunculkan efek domino di tengah masyarakat seperti naiknya berbagai harga kebutuhan konsumsi, sementara daya beli masyarakat sangat rendah. Akibatnya akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional."

Oleh. Rizki Ika Sahana
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Rusia resmi resesi. Penurunan PDB selama dua kuartal secara beruntun, yakni pada kuartal kedua dan ketiga, menyebabkan Rusia memenuhi definisi teknis resesi. Secara umum, resesi diartikan sebagai kondisi melemahnya ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut atau lebih selama satu tahun. Dalam konteks Rusia, data resmi dari badan statistik nasional Rosstat pada Rabu (16/11/2022) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia menyusut 4 persen pada kuartal ketiga. Sementara pada kuartal sebelumnya, yakni kuartal kedua, mengalami penyusutan 4,1 persen.

Mengutip laporan kantor berita AFP, penyusutan a.k.a kontraksi tersebut didorong oleh penurunan perdagangan grosir sebesar 22,6 persen dan penurunan perdagangan ritel 9,1 persen. Meski konstruksi tumbuh 6,7 persen dan pertanian tumbuh 6,2 persen, namun tak mampu menghentikan Rusia jatuh ke jurang resesi.

Sanksi Barat menyusul invasi Moscow ke Ukraina menjadi faktor utama Rusia dihantam resesi. Pembatasan ekspor dan impor, termasuk komponen manufaktur utama serta suku cadang, membebani ekonomi Rusia. Padahal, ekonomi Rusia salah satunya sangat bergantung pada ekspor energi misalnya, yang menyumbang sekitar 40 persen dari pendapatan pemerintah federal Rusia.

Selain itu, perusahaan-perusahaan Rusia juga menderita kekurangan staf, karena mobilisasi militer telah memanggil ratusan ribu orang dari angkatan kerja. Sekitar sepertiga dari 5.800 perusahaan Rusia yang disurvei baru-baru ini oleh kantor Boris Titov, komisaris presiden untuk pengusaha, mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir karena dampak mobilisasi tentara cadangan.

Badai Resesi dan Global Supply Chain

Badai resesi nyata di depan mata. Menghajar satu demi satu negara di dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat 31 negara dari 72 negara berisiko bahkan telah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut.

Dari laporan WEO (World Economic Outlook), tren negara-negara yang jatuh ke jurang resesi terus bertambah signifikan sejak Januari 2022. Dari 5 negara pada WEO edisi April, bertambah menjadi 11-12 negara pada WEO Juli 2022, dan 31 negara pada WEO edisi Oktober tahun ini. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan kelangkaan energi dan pangan. Akibatnya, rantai pasok global (global supply chain) terganggu sehingga kelangkaan dan kenaikan harga komoditas, baik pangan maupun energi tak terelakkan. Kondisi tersebut berdampak pada lonjakan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bank-bank sentral pun mulai menaikkan suku bunga acuannya untuk menahan lonjakan inflasi.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengungkapkan bahwa tiga entitas ekonomi terbesar, yakni AS, Cina, dan kawasan Euro, akan mengalami tekanan. Di AS, pengetatan kondisi moneter dan keuangan akan memperlambat pertumbuhan hingga 1 persen tahun depan. Sementara itu, Cina diperkirakan tumbuh 4,4 persen saja karena melemahnya sektor properti dan berlanjutnya lockdown. Perlambatan terasa sangat kuat di kawasan Euro, di mana krisis energi akibat perang akan terus memakan tumbal, mengurangi pertumbuhan menjadi 0,5 persen pada 2023. (cnbcindonesia.com)

Rantai pasokan global (global supply chain) telah mengikat negara-negara di dunia dalam satu sistem ekonomi yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Pelibatan supplier atau penyedia barang dari berbagai negara hingga lintas benua bagi kebutuhan dalam negeri menyebabkan kemandirian ekonomi sulit diraih. Rantai pasokan ini bukan hanya soal supply barang dan jasa, tetapi juga melibatkan aliran informasi, proses juga sumber daya yang ada di seluruh dunia.

Karenanya, ketika resesi menerpa satu negara, maka negara-negara lain di kawasan akan terkena dampak. Negara yang jauh dari kawasan, cepat atau lambat, juga akan terdampak. Itu menjadi keniscayaan dalam sistem ekonomi pasar bebas yang menggunakan skema global supply chain.

Indonesia di Tengah Prahara Resesi

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/11/2022), Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyebutkan istilah baru 'resflasi' menyoal kondisi ekonomi dunia yang mengkhawatirkan. Menurutnya, tren risiko pertumbuhan ekonomi hari ini stuck turun, namun inflasinya tinggi. Resesi di AS misalnya, probabilitas-nya mendekati 60 persen, apalagi di Eropa, yang bahkan kondisi winter tahun ini belum yang terburuk. Sementara inflasi global tahun ini diperkirakan mencapai 9,2 persen. Inflasi di AS bahkan mendekati 8,8 persen, Eropa 10 persen dan di Inggris beberapa waktu yang lalu sudah mendekati 11 persen.

Lalu, apa implikasinya bagi Indonesia?

Ekonom Senior, Chatib Basri, mengingatkan implikasi jika dunia mengalami resesi, termasuk AS, Eropa, dan lainnya, maka nilai ekspor Indonesia akan terdampak besar karena permintaan yang turun. Jika permintaan turun, secara otomatis harga komoditas akan melemah bahkan anjlok. Ditambah, jika Eropa, terutama Jerman, mengalami resesi, ekspor Cina akan terdampak. Sementara itu, partner dagang terbesar Indonesia hari ini adalah Cina. Sehingga ketika Cina mengalami slowdown, maka permintaan harga komoditas pasti akan turun. Padahal 60 persen ekspor Indonesia adalah energi komoditas. Jelas, ekonomi Indonesia pasti akan kena imbas.

Di sisi lain, Indonesia juga akan terdampak fenomena 'strong dollar', yakni fenomena keperkasaan dolar AS yang dapat menimbulkan ekses buruk bagi perusahaan-perusahaan di Tanah Air yang berutang menggunakan mata uang Negeri Paman Sam itu.

Ini akan berakibat salah satunya pada gelombang PHK yang angkanya patut diwaspadai, terutama di sektor padat karya. Terbukti, angka PHK dan karyawan dirumahkan terus bertambah di industri garmen hingga alas kaki dan mainan, misalnya. Ini semua terjadi karena lesunya order.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi Indonesia pada tahun depan akan penuh tantangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, bahkan menyebutkan bahwa 2023 perekonomian Indonesia akan dihadapkan pada ketidakpastian global yang semakin 'gelap'.

Indonesia sebagai negara berkembang yang juga masih bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri akan sangat rentan terhadap resesi global. Ancaman paling nyata adalah di sektor energi. Sementara di sektor pangan relatif aman, kecuali gandum dan kedelai misalnya, yang nilai impornya tinggi.

Perang Ukraina menyebabkan negara penghasil minyak mengetatkan produksinya. Hal ini berdampak pada harga energi yang terus mengalami peningkatan. Harga energi yang tinggi pada akhirnya akan memunculkan efek domino di tengah masyarakat seperti naiknya berbagai harga kebutuhan konsumsi, sementara daya beli masyarakat sangat rendah. Akibatnya akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Belum ekses lain seperti potensi angka kriminalitas yang melonjak yang membuat kondisi stabilitas dalam negeri bergejolak.

Sistem Islam: Antiresesi

Islam melarang ketergantungan ekonomi apalagi politik kepada negara mana pun, karena menjadi sebab penjajahan. Dengan itu, umat akan terbelenggu dan terkungkung hegemoni kekuasaan kufur, menyebabkan kehidupan mereka dipenuhi kerusakan, kefasadan, lagi kejahiliahan.

Allah berfirman,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Maka, Islam mewajibkan negara memiliki kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi. Sama sekali tak bergantung kepada negara lain, sebab haram hukumnya. Negara akan membangun industri berbasis militer untuk menunjang polugri, berupa dakwah dan jihad. Industri ini akan menopang kebutuhan jihad termasuk di dalamnya kebutuhan logistik. Sementara itu, kebutuhan pokok rakyat tidak diabaikan, justru menjadi hal urgen untuk segera dipenuhi agar jihad tak menimbulkan ekses atau gejolak di dalam negeri. Selain itu, memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab negara yang diamanahkan oleh Allah.

Industri di dalam Islam akan ditopang oleh SDA, SDM, juga riset yang sangat memadai. Sebab negara memberlakukan sistem ekonomi Islam yang kuat lagi kokoh serta sistem pendidikan yang berkelas yang melahirkan generasi handal dan polymath.

Sistem ekonomi Islam tak mengandalkan negara lain, bahkan tak terpengaruh resesi global. Sebab bertumpu pada sektor real, nonribawi, juga memiliki standar mata uang emas yang anti-inflasi. Meski perdagangan dengan negara lain mungkin saja dilakukan, tapi negara tidak terikat dengan MOU apa pun, juga tidak melakukan hubungan apa pun dengan negara yang memerangi Islam dan kaum muslim.

Sementara itu, sistem pendidikannya bervisi tinggi, mampu melahirkan sosok berkepribadian Islam sekaligus mumpuni dalam etos dan inovasi. Negara pun menunjang pembiayaan berbagai riset dan pengembangan saintek untuk kepentingan industri yang berdikari. Maka, negara yang mengadopsi Islam, tak perlu terlibat dalam skema pasar bebas dan global supply chain. Sebab ia telah menjadi negara berdaulat penuh, selain sebagai super power yang menggeser kedudukan AS dengan kapitalisme sekulernya yang membawa bencana. Wallahu a'lam.[]